Kelistrikan

60 TAHUN PLN
Mengkomunikasikan Setrum dalam Bahasa Rakyat

Doomsday! Demikian warga New York dan Toronto menyebut ketika selama dua hari listrik di megapolitan itu padam. Lalu beritanya mendunia, lantaran ada jutaan orang teraniaya gara-gara setrum tak mengalir. Consolidated Edison Co, perusahaan listrik yang menyediakan listrik ke kota New York, merupakan anak perusahaan Consolidated Edison Inc, lalu bekerja keras. Tak ada demo maupun class action. Setelah dua hari kemudian, listrik menyala. Walikota New York, Bloomberg langsung angkat bicara: minta maaf pada warganya.Hebat!

Ada yang menarik disimak dari kisah pudurnya lisrik di New York itu. Bloomberg sang Walikota minta maaf untuk ‘PLN’nya New York kepada rakyat. Hal yang mustahil kita dengar di Indonesia. “Urusan listrik padam, pembangkit down, gardu induk meledak, atau elevasi air waduk turun itu urusan PLN” Paling-paling kalimat itu yang akan meluncur dari para walikota kita.
Betapa menjadi amat sektoralnya soal listrik. Padahal tiap kali pola pembangunan disusun, senantiasa disebutkan bahwa listrik adalah infrastruktur. Jadi kalau infrastruktur seyogianya persoalan kelistrikan juga menjadi persoalan bersama.
Lepas dari bagaimana para petinggi pemerintah kita berperilaku, yang terang sebagai sebuah korporasi besar dan vital, PLN juga mesti menyadari bahwa diperlukan perenungan-perenungan mendalam, berkontemplasi dan berintrospeksi.
Jika Walikota New York mau memintakan maaf kepada warganya sementara ia tak ada hubungan ‘tali darah’ apalagi tali bisnis dengan Consolidated Edison Co, maka yang pintar itu adalah pihak Edison. Betapa di situ amat dipentingkan penanganan human relationship, maupun partner relationship.
Dapat dikatakan betapa manajemen Edison dengan pemerintah kota New York amat dekatnya. Maka sementara para insinyur berusaha keras memperbaiki kerusakan, para PR memainkan peranannya di lapangan, salah satunya tentu saja dengan sang Walikota. Mereka –pihak Edison– butuh mulut Bloomberg untuk menyatakan bahwa persoalan listrik padam ini bukan saja persoalan Edison, tapi persoalan semua pihak di kota itu. Publik pun akhirnya paham. Tak ada carut marut, sumpah serapah yang dihamburkan ke alamat Edison.
Persoalan yang dihadapi oleh korporasi pelat merah yang bernama PLN yang tahun ini sudah genap 60 tahun mengambil alih pengelolaan kelistrikan nasional kurang lebih sama dengan persoalan berbagai perusahaan listrik di dunia. Bahwa ada gangguan teknis, ketidakcukupan finansial, ketidaksabaran pelanggan adalah hal-hal umum yang akan menimpa semua perusahaan listrik di manapun.
Soalnya sekarang, seberapa tangguh perusahaan listrik itu melewatinya tanpa harus babak belur ‘dikritik; publik. Pada saat listrik tak lagi sekedar infrastruktur, orang hanya tahu lampu di rumahnya menyala dengan baik, dia bisa nonton TV sambil makan pottato, atau tak ingin kegiatan rutinya untuk ngebrowsing di internet. Jadi kalau tiba-tiba lampu mati; orang tak peduli apakah itu karena fuse di gardu induk jatuh, atau beban puncak pada hydropower sudah sama dengan kapasitas terpasangnya, atau satu dari turbin PLTU sudu-sudu nya ambrol dan sebagainya. Tidak. Orang tak peduli dengan istilah yang luar biasa asingnya itu.
Sustainable, keterjaminan pasokan, kehandalan jaringan itulah idiom-idiom mutlak yang mesti disajikan kepada pelanggan. Begitu ia terganggu barang beberapa detik saja, maka kalau masih ada perbendaharaan sumpah serapah niscaya akan berhamburan ke PLN.
Pengalaman lama menunjukkan betapa sebagian besar orang PLN amat alergi dengan kritikan. Atau paling tidak, kritikan publik justru ditangkisnya dengan penyajian penjelasan supernjelimet yang akibatnya bukan memperjelas permasalahan sebenarnya, melainkan menambah dongkol masyarakat.
Ada kasus menarik misalnya di Sumatra Barat. Tatkala setahun terakhir ini krisis listrik melanda daerah ini, orang ingin penjelasan yang sejelas-jelasnya dari PLN. Tapi yang terjadi justru membuat publik kian menggerutu. “Sudahlah listriknya makin sering byar pet nya, yang dijelaskan oleh para petinggi PLN justru soal-soal teknis pembangkitan. Itu sama sekali tak berguna. Orang hanya ingin kejelasan, kapan listrik hidup normal lagi,” kata seorang panelis dalam sebuah diskusi panel soal krisis listrik belum lama ini di Padang.
Jika seluruh pelanggan PLN adalah kelompok midle-up dan kerangka berpikir mereka sudah sama dengan kerangka berpikir para ‘tukang insinyur’ PLN maka penjelasan detail teknis maupun ekonomis pastilah diterima dengan mengangguk-angguk maklum oleh pelanggan.
Tapi apa perlunya seorang penggalas goreng pisang di pinggir jalan yang memerlukan listrik untuk penerangan kala malam hari mereka berjualan dijejali dengan rumusan-rumusan tarif keekonomian, interkoneksi Sumbar-Riau-Jambi-Sumsel, elevasi air danau, unbundling, tingkat efisiensi, peak level, ratio elektrisitas, looses dan seterusnya?
Pada tingkat-tingkat itu (krisis listrik) jawaban yang sejujurnya kita sudah tahu. Sederhananya, kalau listrik yang dihasilkan 10 MW, lalu kebutuhan 15 MW maka jawabannya kan tak perlu bertele-tele. Cukup adakan pembangkit baru, bikinlah setrum untuk mencukupi permintaan. Selesai!
Tapi kenapa itu tidak terlaksana? Sebaliknya orang banyak seperti terus memupuk rasa curiganya kepada PLN. Jangan-jangan orang PLN memang boros, hingga tak sempat-sempatnya mencetak keuntungan untuk ditumpuk menjadi cadangan buat reinvestasi.
Jawabannya adalah pandangan yang keliru sebagian petinggi PLN yang tidak memberikan porsi kewenangan yang lebih besar kepada public relation atau Humasnya. Humas yang mestinya akan menjadi juru bicara handal dari perusahaan mestinya memiliki kapabelitas dan kapasitas untuk membuat orang-orang atau pelanggan jadi tenteram.
Kita tidak habis mengerti misalnya, ketika di masa lalu fungsi Humas di Kantor Pusat PLN diemban oleh pejabat setingkat Vice President, sekarang (?) dialihkan kepada corporate secretary. Memang, pada perusahaan-perusahaan yang listing di lantai bursa diperlukan seorang corporate secretary yang cakap. Tapi fungsinya lebih banyak untuk menyampaikan informasi-informasi kepada para pemegang saham. Pertanyaannya apakah dalam kondisi yang merugi seperti itu, PLN atau PT PLN sedang bersiap melangkah ke lantai bursa? Siapa yang mau beli sahamnya?
Di kantor pusat sudah begitu. Apalagi yang berada di kantor-kantor wilayah, kantor distribusi, kantor Pusat Pengatur Beban, pada unit-unit pembangkitan hingga ke cabang dan rayon-rayon. Di situ Humas PLN lebih banyak mengurus kliping koran.
Di tingkat wilayah misalnya, fungsi Humas hanya dijalankan oleh seorang pejabat setingkat Asisten Manager. Sekedar untuk dicatat, sang Asmen pun tidak memiliki akses cukup kuat ke pucuk pimpinan wilayah. Walhasil, kalaupun Humas harus bicara ke publik, tetap saja ia berada di bawah bayang-bayang sang GM. Bahkan lebih banyak yang setengah ketakutan untuk memberikan penjelasan.
Ada memang sistem penanganan pelanggan (customer care) di wilayah hingga cabang. Tapi itu terbatas pada menjawab keluhan pelanggan atas tagihan yang tak masuk akal, listrik mengalami gangguan atau pemasangan baru yang belum direalisasi.
Pada tingkat pusat misalnya situs http://www.pln.go.id menyediakan kotak pengaduan langganan sampai mencari tahu besarnya tagihan bulanan. Tapi cobalah tanyakan kepada masyarakat di berbagai daerah, seberapa jauh mereka mengetahui adanya pelayanan lewat internet itu?
Kesimpulannya, tak cukup hanya sekedar customer care yang diserahkan kepada unit pelayanan pelanggan. Tapi justru hal-hal pelik macam krisis berkepanjangan ini membutuhkan manajemen komunikasi yang tepat sasaran dan berdaya redam untuk potensi-potensi konflik.
Padahal dalam situasi genting (saat terjadi krisis) peranan Humas amat menentukan bagi terjaganya citra PLN. Banyak hal yang mesti dikomunikasikan dengan baik kepada publik, hingga publik jadi paham.
Sebutlah misalnya, saat tarif dasar listrik disesuaikan (bahasa pasarannya: dinaikkan). Orang harusnya dapat memahami posisi PLN. Bukan sebaliknya, orangpun mencela bahkan ada yang menggerakkan demonstran ke parlemen sambil berteriak lantang: PLN tak manusiawi!
Nah sekarang dapat dibuktikan, manakala PLN sudah tak tahan untuk tidak minta menaikkan tarif listrik, sulitnya minta ampun. Orang tetap saja mencurigainya sebagai bentuk ketidakberdayaan PLN mengatasi masalah anggarannya.
Padahal kalau Humas berfungsi baik, niscaya rakyat dapat memahami. Bahwa PLN tak bisa menaikkan tarif sendiri, lantaran yang berhak untuk itu adalah regulator dalam hal ini pemerintah.
Seberapa yakinnyakah orang PLN tentang pemahaman rakyat tentang tak berdayanya PLN soal tarif? Apakah rakyat paham bahwa tarif listrik yang berlaku sekarang belum mencapai tarif keekonomian yang katanya harus hingga 7 atau 8 sen dolar/Kwh? Dari zaman Djiteng hingga Edie Widiono, ‘penderitaan’ soal tarif keekonomian itu tak kunjung tuntas. PLN sebagai satu-satu nya institusi yang mengurus listrik terus menerus dibongsai hingga meranggas.
Atau seberapa yakinkah PLN soal pemahaman rakyat menyangkut harga beli listrik (dari pembangkit swasta) di atas harga jual (kepada konsumen)?
Lalu hal lain misalnya, ketika contoh kasus listrik padam bergilir di Sumatra Barat, tiba-tiba PLN Kitlur Sumbagsel menjawabnya dengan koneksi kedua sistem (Sumbar Riau Kerinci dengan Sumbagsel). Tapi apa respon publik yang tak terjangkau oleh Humas? Bahwa interkoneksi justru dituduh merugikan daerah. Ada persepsi di tengah masyarakat bahwa jika Sumbagsel membangkitkan lebih banyak listrik dengan batubara, lalu dialirkan ke Sumbar-Riau justru merugikan daerah Sumbagsel. Begitu pula sebaliknya, sejumlah hydropower ada di Sumbar. Orang Sumatra Barat berteriak: kok PLN jual listrik Sumbar ke Riau atau ke Sumbagsel?
Padahal sudah jelas listrik yang dulu dibuat Edison, James Watt, Farady, Maxwell, Kirchoff dan kawan-kawannya tak kenal kata otonomi. Listrik adalah sesuatu yang lintas daerah dan lintas negara. Bahkan listrik milik Edison di New York juga dialirkan ke Kanada. Listrik yang ada dalam satu jaringan besar, bisa saling isi mengisi antara daerah yang kekurangan dengan daerah yang dayanya berlebih. Interkoneksi akan menjadi cara efektif menuju efisiensi.
Maka sampailah kita kepada kepusingan yang superabsurd, tentang betapa ambivalen nya sikap pemerintah dalam kelistrikan nasional. Satu sisi PLN disiapkan untuk masuk ke era kompetisi. Itu berarti PLN harus maju dengan segala konsekwensi dunia usaha: untung atau rugi. PLN akan masuk ke domain industri, di mana pesaing adalah pesaing, bisnis adalah bisnis. Di sisi yang lain, kepada PLN masih dibebankan misi sosial. PLN (hingga masa pra kompetisi) tidak boleh menolak permintaan pasangan baru dari calon konsumennya. Tak mungkin PLN akan menolak sebuah permohonan sambungan baru di satu desa yang baru lepas dari isolasi. PLN dikatakan harus melayani juga kelompok ‘duava’ (cara lain untuk menyebut 2 VA, sebuah daya listrik yang rendah sekali). PLN masih dibebani dengan misi sosial. Dan itu adalah cost.
Jangan harap hitung-hitungan keseimbangan permintaan dan persediaan (suply and demand) akan jadi pertimbangan dalam menyetujui sebuah permintaan sambungan baru. Sekali PLN mencoba berkilah tatkala orang minta jadi pelanggan baru, maka cap buruk langsung terlontar pada PLN. Ini sungguh tak adil. Padahal dengan terus melayani pelanggan baru sementara penambahan pembangkit justru jalan di tempat, maka inilah salah satu sebab krisis listrik
Berangkat dari hal-hal seperti itu, tidak ada lagi yang harus ditunggu oleh PLN kecuali melakukan fungsionalisasi kepada peranan Hubungan Masyarakat. Diperlukan para komunikator yang mampu dan piawai menjelaskan secara substantif apa-apa yang jadi kesulitan PLN.
Peranan Humas PLN di waktu-waktu mendatang akan semakin penting sejalan dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi PLN. Misalnya kemungkinan jadinya revisi UU Kelistrikan dan sebagainya.
Kelistrikan nasional setelah 60 tahun harus makin dipertegas apakah ia masih dilihat sebagai hanya sebuah infrastruktur atau sudah patut kita pandang murni sebagai kebutuhan primer masyarakat. Selama ia dianggap infrastruktur, maka urusan setrum tak hanya jadi urusan PLN saja. Tapi jika ia sudah dipastikan sebagai salah satu kebutuhan primer masyarakat, maka PLN hanya akan jadi salah satu pemain untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Maka soalnya sekarang adalah bagaimana itu dijelaskan dengan baik kepada publik, hingga tak lagi muncul kesalahan persepsi. Dan para ‘tukang insinyur’ bisa tenang bekerja, ketika Humas PLN sudah bekerja! (eko yanche edrie)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: